Tidak semua pasangan calon yang kalah dapat mengajukan gugatan ke MK.

Sebagai Negara Demokrasi, Pada tanggal 27 Juni 2018, rakyat Indonesia sudah menyelenggarakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, dari 17 Provinsi yang menyelenggarkan Pilkada serentak.

Provinsi	Nama	Jumlah suara	%
Bali	Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati	1.211.556	57.62%
Jawa Barat	Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum	6.743.430	33.15%
Jawa Tengah	Ganjar Pranowo-Taj Yasin	10.199.721	58.80%
Jawa Timur	Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak	10.044.129	53.73%
Kalimantan Barat	Sutarmidji-Ria Norsan	1.283.968	51.95%
Kalimantan Timur	Isran Noor-Hadi Mulyadi	407.616	31.24%
Lampung	Arinal Djunaidi-Chusnunia	1.532.323	37.83%
Maluku	Murad Ismail-Barnabas Orno	253.981	40.12%
Maluku Utara	Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar	176.019	31.94%
Nusa Tenggara Barat	Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah	802.437	31.69%
Nusa Tenggara Timur	Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Adreanus Nae Soi	743.708	35.20%
Riau	Syamsuar-Edy Nasution	773.959	39.03%
Sulawesi Selatan	Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman	1.769.820	43.68%
Sulawesi Tenggara	Ali Mazi-Lukman Abunawas	462.309	43.55%
Sumatera Selatan	Herman Deru-Mawardi Yahya	1.219.591	35.91%
Sumatera Utara	Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah	3.037.744	57.86%

Dalam Demokrasi, rakya memilih langsung seorang pemipinnya dan ini lah yang terpilih sebagai Pemipin di berbagai Provinsi hasil quick count  sementara menjelang penetapan oleh KPU. Menjelang hasil Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pilgub: 7-9 Juli 2018.

Bagi  para kandidat peserta dalam kontestasi Politik yang merasa menemukan indikasi kecurangan dalam Pilkada serentak 2018, diberikan peluang secara UU untuk mengacukan Gugatan ke MK seseui dengan  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Tentu dalam UU ini mengatur tidak semua pasangan calon yang kalah dapat mengajukan gugatan ke MK, UU mengatur gugatan hanya bisa diajukan jika selisih suaranya dapat mempengaruhi kemenangan.  Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.  Pasal 156 ayat 2 UU Pilkada. Pasal selanjutnya menjelaskan, kandidat dapat mengajukan permohonan kepada MK paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.   Jika permohonan diterima, MK akan memutuskan perkara itu paling lama 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Putusan MK bersifat final dan mengikat. 

Nah, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilu, pengajuan gugatan ke ke MK bisa dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

Pilkada Provinsi
1. Provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta maka maksimal selisih suara 2 persen.
2. Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta maka maksimal selisih suara 1,5 persen.
3. Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-12 juta maka maksimal selisih suara 1 persen.
4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.

Pilkada Kabupaten/Kota:
1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu maka maksimal selisih suara      persen
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250 ribu-500 ribu maka maksimal selisih suara 1,5 persen.
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu-1 juta maka maksimal selisih suara 1 persen.
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen.

Dalam Pesta Demokrasi, para peserta Pemilu tentu harus siap menerima apapun hasil yang  diperoleh pada Pemilu serentak 2018, yang pastinya siapapun yang menang itulah Pemipin kita. mari bersama - sama kita bangun Negeri ini  ke arah yang lebih baik.